Tags

, ,

Hmm, pasti sudah pada tahu apa itu dunia maya. Bagaimana dengan Internet? Saya yakin sudah pada tahu dan pasti menggunakannya. Tahukah anda bahwa ada peraturan dan regulasi di dalamnya, sama halnya seperti di dunia nyata yang diatur UU dan sebagainya. Adanya peraturan dan regulasi ini dikarenakan adanya kejahatan mayantara atau cybercrime.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara.

Di Indonesia, yang saya tahu kita punya yang namanya UU ITE, UU No. 11 tahun 2008, terdiri dari XIII bab dan 54 Pasal. Ini adalah undang-undang yang membahas tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Terdapat Asas-asas dalam UU ini, dalam Pasal 3, Bab Asas dan Tujuan, maksudnya:

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

The Council of Europe (CE) membentuk Committee of Experts on Crime ini Cyber space of The Committee on Crime problem, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan draft Convention on Cyber Crime sebagai hasil kerjanya, yang menurut Susan Brenner dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis.

Cyber Crime dalam konvensi Palermo tentang kejahatan trans nasional merupakan bagian dari bentuk kejahatan trans nasional. Sehingga bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia harus mematuhi konsesni ini guna menjamin hubungan yang lebih baik dengan bangsa-bangsa di dunia.

Isi Konsensi Palermo kaitannya tentang Hukum Internasional mengenai Cyber Crime.

Konvensi Palermo memutuskan kesepakatan pada pasal 1 bertujuan :

“Tujuan dari konvensi palermo adalah untuk meningkatkan kerjasama dengan semua negara di dunia untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisir”.

Semakin jelas pahwa konvensi ini dibuat semakin merebaknya kejahatan trans nasional antara lain cyber crime yang sudah merambah ke semua dunia dan bersifat meresahkan.

Pasal 2 konvensi Palermo ayat C mengisayaratkan bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan yang serius sehingga hukuman minimal 4 tahun atau lebih” .

Artinya bahwa ketentuannya pelaku kejahatan transnasional akan mendapat hukuman minimal 4 tahun penjara dalam konsensi ini.

Banyak sekali kejahatan transnasional maka yang disebut dengan hasil kejahatan adalah harta yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung melalui bentuk pelanggaran.” Jadi yang dimaksud adalah memiliki atau mengambil barang orang lain tanpa ijin atau melalui pelanggaran hukum.

Predikat palanggaran seperti dalam Pasal 2 ayat h adalah pelanggaran dari setiap hasil yang bisa menjadi subyek dari suatu pelanggaran, yang ditetapkan dalam pasal 6 konvensi ini. Dimana Pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa setiap negara harus mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum domestik, antala legislatif dan langkah-langkah sebagai mungkin perlu menetapkan sebagai pelanggaran pidana.” Artinya setiap negara harus membuat hukum yang mengatur tentang penegakan Cyber Crime sebagai bukti keseriusan untu melaksanakan kaidah Konsensi Palermo, berupa UU no. 11 tahun 2008 tentan ITE. Konvensi ini digunakan untuk semakin terjaminnya keamananan Internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional dalam kerjasama internasional.

Pasal 27 ayat 1 menerangkan bahwa ;“Pihak Negara-negara akan bekerjasama dengan erat satu sama lain sesuai dengan rumah tangga masing-masing sesuai hukum dan administrasi untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum untuk memerangi tindakan pelanggaran yang mencakup dalam konvensi tiap negara wajib mengadobsi langkah-langkah efektif tersebut.” Bentuk kerjasama dapat berupa organisasi artau konsensi dan atau merespon tiap informasi secara bersama-sama.

Implementasi dari konvensi ini adalah tertuang dalam pasal 34 ayat ;

1. Setiap negara harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk legislatif dan tindakan-tindakan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip dah hukum domestik, untuk menjamin kewajiban dalam konvensi ini.

2. Pelanggaran yang sesuai dengan pasal 5.6, 8 dan 23 dalam pasal konvesi ini harus dibentuk dalam setiap negara untuk menghadapi kriminal yang mencakup wilayah transnaional baik pribadi maupun kelompok.

3. Setiap negara harus mengadobsi konvensi ini. Inilah yang mendasari dibuatnya sebuah hukum yang mengatur dalam mengatasi kejathatan transnasional dalam hal ini cyber crime.

Konvensi Cybercrime Budapest, 23.XI.2001isinya merupakan kerjasama dengan negara lain pihak untuk Konvensi cyber Crime. Diyakinkan akan kebutuhan yang, seperti soal prioritas, pidana umum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap cybercrime, antara lain mengadopsi undang-undang yang sesuai dan mendorong kerjasama internasional. Sadar akan perubahan besar yang dibawa oleh digitalisation, konvergensi dan terus globalisasi komputer jaringan. Keprihatin dengan resiko bahwa komputer dan jaringan informasi elektronik dapat juga digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran seperti itu dapat disimpan dan dipindahkan oleh jaringan ini.

Mengakui perlunya kerjasama antara negara dan industri swasta dalam memerangi cybercrime dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Percaya bahwa kebutuhan yang efektif memerangi cybercrime meningkat, cepat dan berfungsi dengan baik kerjasama internasional dalam masalah pidana.

Seiring munculnya dan berkembangnya Teknologi Informasi dan mulai adanya kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi terjadi pula perkembangan perangkat hukum, khususnya yang mengatur perilaku penggunaan dan pemidaan bagi pelaku kejahatan di bindang Teknologi Informasi. Pada tahap pertama masyarakat menggunakan soft law dalam bentuk kode etik atau kode perilaku (code of coduct). Misalnya di Jepang (1996) dan di Singapura dalam bentuk Internet Code of Conduct. Namun demikian upaya semacam ini masih dipandang belum mencukupi terbukti dengan makin luasnya penyalah-gunaan TI dan Internet, sehingga kemudian dibuatlah hukum administratif yang bersifat semi hard law berupa code of practice seperti yang dirumuskan oleh the Australian Internet Industry Association, 1999. Code of conduct, kode etik, dan code or practice tergolong kebijakan kriminal yang menggunakan sarana non-penal (prevention without punishment). Ketika kejahatan Teknologi Informasi sudah semakin canggih dan korbannya sudah makin banyak serta melibatkan kejahatan transnasional, sarana penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukan kriminalisasi berupa penerapan hard law berupa Undang – Undang, sebagaimana dilakukan oleh Singapura dengan membuat Computer Misuse Act (1993), dan Malaysia dalam bentuk Computer Crimes Act (1997).

Barda Nawawi Arief, dalam Mardjono (2002), mengusulkan agar dalam hal kriminalisasi, dibedakan antara (a) harmonisasi materi/substansi dan (b) harmonisasi kebijakan formulasi. Yang pertama adalah tentang apa yang akan dinamakan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi, dan yang kedua apakah pengaturan hukuman pidana bagi kejahatan Teknologi Informasi tersebut akan berada di dalam atau di luar KUH Pidana. Untuk hal pertama, merujuk pada Convention on Cyber Crime dari Dewan Eropa (ditanda –tangani di Budapest, Hungaria pada tanggal 23 November 2001) dikategorikan delik sebagai berikut:

1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer. Termasuk di sini:

a. mengakses sistem komputer tanpa hak (illegal access);

b. tanpa hak menangkap/mendengar pengiriman dan pemancaran (illegal interception);

c. tanpa hak merusak data (data interference);

d. tanpa hak mengganggu sistem (system interference);

e. menyalahgunakan perlengkapan (misuse of devices);

2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer (pemalsuan dan penipuan dengan komputer-computer related offenses : forgery and fraud);

3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (content-related offenses, child pornography);

4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta (offences related to infringements of copyright).

Tentang kebijakan formulasi, dapat dilakukan dua pendekatan sebagai berikut:

a. Menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) yang dilakukan dengan komputer teknologi tinggi (high-tech) dan KUHP – dengan diamanemen – dapat dipergunakan untuk menanggulanginya;

b. Menganggapnya sebagai kejahatan kategori baru (new category of crime) yang membutuhkan suatu kerangka hukum yang baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa (misalnya masalah yurisdiksi, dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.

Mardjono lebih jauh berargumen bahwa Indonesia dapat menggunakan kedua pendekatan tersebut bersama-sama, sebagaimana Amerika Serikat mempergunakan kedua pendekatan tersebut bersama-sama, misalnya dengan mengamenden Securities Act 1933 (UU Pasar Modal) dan mengundangkan Computer Fraud and Abuse Act.

Sebaliknya di Belanda Commissie Franken dalam tahun 1987 dan Kaspersen menganjurkan pendekatan pertama dan hanya menyempurnakan Wetboek van Strafrecht (Kasperen, 1990). Commissie Franken merumuskan sembilan bentuk penyalahgunaan (misbruikvormen):

1. tanpa hak memasuki sistem komputer;

2. tanpa hak mengambil (onderscheppen) data komputer;

3. tanpa hak mengetahui (kennisnemen);

4. tanpa hak menyalin/mengkopi;

5. tanpa hak mengubah;

6. mengambil data;

7. tanpa hak mempergunakan peralatan;

8. sabotase sistem komputer;

9. mengganggu telekomunikasi (Kasperen : 315).

Perumusan Commissie Franken dibuat lebih dari 13 tahun yang lalu. Sementara ini cyber crime telah mengalami perkembangan yang menakutkan, karena itu perlu dipelajari bersama dengan saran-saran Konvensi Dewan Eropa 2000.

Namun demikian, dalam usaha kriminalisasi-primair (menyatakan sebagai delik perbuatan dalam abstracto) sebaiknya kita berpedoman pada 7 asas yang dikemukakan de Roos (1987), yaitu:

a. masuk akalnya kerugian yang digambarkan;

b. adanya toleransi yang didasarkan pada penghormatan atas kebebasan dan tanggungjawab individu;

c. apakah kepentingan yang dilanggar masih dapat dilindungi dengan cara lain (asas subsidiaritas);

d. ada keseimbangan antara kerugian, toleransi dan pidana yang diancamkan (asas proportionalitas);

e. apakah kita dapat merumuskan dengan baik, sehingga kepentingan hukum yang akan dilindungi, tercermin dan jelas hubungannya dengan asas kesalahan – sendi utama hukum pidana;

f. kemungkinan penegakannya secara praktis dan efektif (serta dampaknya pada prevensi umum).

Di Amerika Serikat ada juga aturan yang mengatur privasi dan teknologi informasi.

Tabel Representasi Privasi Legislasi Federal terhadap Privasi dan Teknologi Informasi

Legislasi Pernyataan
Freedom of Information Act, 1970

Mengijinkan individu untuk mengakses sebarang informasi mengenai diri sendiri yang disimpan oleh pemerintah federal.

Privacy Act of 1974 Melarang pemerintah untuk mengumpulkan informasi secara rahasia. Informasi yang dikumpulkan harus dipergunakan hanya untuk keperluan tertentu. Informasi dapat digunakan untuk keperluan lainnya dengan ijin dari individu. Individu dapat mengakses dan memperbaiki informasi tersebut.
Right to Financial Privacy Act of 1978

Jaminan keamanan data pada lembaga keuangan.  Masyarakat harus diberi pengertian jika pemerintah akan mengakses data tersebut.

Privacy protection Act of 1980

Memberikan proteksi privasi dalam bentuk komputerisasi dan dokumen lainnya.

Cable Communication Act of 1984

Proteksi privasi di TV dan transmisi kabel.

Electronics Communications Privacy Act of 1986

Melarang private citizens untuk mengakses komunikasi data tanpa otorisasi.

Computer Security Act of 1987

Memerlukan keamanan informasi termasuk informasi individu.

Computer Matching and Privacy Act of 1988 Regulasi untuk mencocokkan file komputer oleh pemerintah dan agen federal
Video Privacy Protection Act of 1988

Proteksi privasi pada transmisi gambar

Telephone Consumer Protection Act of 1992 Membatasi praktek telemarketer
Consumer Internet Privacy Protection Act of 1997

Memerlukan prioritas yang tertulis sebelum suatu layanan komputer dapat memberikan informasi dari anggotanya

Social Security Online Privacy Protection of 1997 Membatasi disclosure jumlah Social Security dan informasi yang berkaitan.
Federal Internet Privacy Protection Act of 1997 Melarang agen federal terhadap disclosing data personil melalui internet.
Communication Privacy and Consumer Empowernment Act of 1997

Proteksi hak privasi dalam perdagangan online.

Data Privacy Act of 1997

Membatasi penggunaan secara personil informasi yang bisa diidentifikasi dan regulasi “spamming”

Social Security Information Safeguards Act of 1997 Menghasilkan mekanisme keamanan secara online untuk data Social Security.

Sekian yang saya bisa tulis disini. Tulisan ini mengacu pada berbagai tulisan yang sudah ada sebelumnya. Tentunya masih banyak cyberlaw lain di dunia ini yang tidak tertulis di post ini. Dengan adanya peraturan dan regulasi ini diharapkan user dapat merasa aman dari cyber crime karena terlindungi oleh cyberlaw.

Dari Berbagai Sumber